Detik.in, Lampung Utara.
Gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terdiri dari Laskar Pemuda Indonesia(LPI), Laskar Merah Putih (LMP), Sungkai Bunganya Sai(Sabay Sai) dan Pergerakan Indonesia Muda kabupaten Lampung Utara (Lampura) hari ini, Kamis (12/07/2018) melakukan unjuk rasa ke Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten setempat.
Puluhan peserta aksi dari gabungan ormas tersebut menolak atas kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) SLTP dan SLTA di kabupaten setempat yang menjadi polemik tersendiri di masyarakat.
Perwakilan massa yang melakukan orasi di depan Disdik menyatakan akibat sistem zona dalam hal PPDB dinilai berpolemik oleh karena banyak siswa yang berprestasi tetapi dengan alasan tempat tinggal yang jauh dari sekolah tidak dapat masuk atau diterima di sekolah yang dituju bahkan terancam tidak bisa melanjutkan sekolah.
“Ini real terjadi di masyarakat yang anak-anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah karena sistem yang ada. Para orang tua kebingungan dan mengeluh. Jadi kami meminta pihak Dinas Pendidikan mengkaji ulang kebijakan tersebut,” Seru Syahbudin Saat Melakukan Aksi.
Tak hanya permasalahan PPDB, massa gabungan empat ormas itupun menyoal adanya dugaan korupsi kegiatan proyek DAK tahun 2016-2017 yang dinilai tidak transparan dan sarat pelanggaran dengan adanya setoran dalam setiap kegiatan DAK.
Belum lagi dugaan ketidak transparannya kegiatan lelang proyek di dinas setempat yang diduga sarat dengan KKN. ” Kami minta pertanggungjawaban Kepala Dinas, Pak Suwandi atas semua permaslahan yang ada. Jika tidak mampu silakan mundur,” ujar Aminudin yang juga merupakan perwakilan massa aksi.
Kedatangan massa gabungan empat ormas tersebut akhirnya diterima salah satu Kepala Bidang (Kabid), Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Wakidi Suwiyanto. Dihadapan puluhan pegawai Disdik setempat yang ikut menyaksikan aksi tersebut, perwakilan massa aksi memberikan pernyataan sikapnya kepada sang Kabid.
Tampak Kapolres Lampura, AKBP. Eka Mulyana dan beberapa perwira Polres setempat ikut memantau jalannya aksi damai tersebut. Setelah melakukan unjuk rasa di Disdik, massa melanjutkan aksinya ke kantor Panwaslu kabupaten guna menyoal anggaran Panwaslu yang juga dinilai dan diduga mereka tidak transparan.
Pantauan di lapangan, setelah melakukan aksi di Panwaslu, massa aksi bergerak menuju DPRD Lampura untuk meminta Dewan turun tangan atas permasalahan yang terjadi khususnya polemik yang ada di Dinas Pendidikan.(Rilis – IWO)
from DETIK INDONESIA https://ift.tt/2ztBC4O
via IFTTT
0 Comments