Deti.in, – Pesisir Barat. Peratin bersama seluruh pejabat pekon yang ada di kabupaten Pesisir Barat demo aksi besar-besaran di gedung dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Pesisir Barat, Senin 11/02/2019.
mereka meminta ketua DPRD, yang meminta BPK perwkilan lampung untuk mengaudit dana desa yang selama ini untuk kebutuhan masyarakat, yang diperuntukkan untuk pembangunan pekon, disahkanir oleh ketua Piddinuri apakah ada yang membuat gerah para peratin di Kabupaten Pesisir barat, dan demo hari ini diperlukan akan Meminta yang tidak bertanggung jawab dari ketua DPRD lokal.
Dalam persetujuan ketua ABDESI, Arif mufti di lapangan siang ini, ia akan meminta maaf dari ketua dewan dalam waktu 1 × 24 jam untuk meralat dan meminta maaf untuk peratin yang ada.
Baik melalui media Online maupun Cetak, dan mereka menerima, untuk menyetujui tentang lengserkan ketua DPRD, itu urusan antar dewan sendiri, “katakanlah.
Saling lapor antara, DPRD – APDESI meminta hukum yang berjalan, “kami meminta akan steatmen nya di media sosial beberapa hari lalu yang menyudut kan kami para peratin,” ungkapnya.
Dari beberapa keputusan peratin, dari anggota dewan yang selama ini tentang kata dia itu nol besar, mereka datang ke kami hanya meminta tanda tangan mereka, seperti yang naik, sampai kelapangan untuk mendengarkan kan aspirasi dari bawah, di mana pertanggungjawaban moral anggota demo selama ini dan juga untuk sebagian besar yang diambil demo siang ini.
Sekedar informasi, diperkaya, lalu demontrasi ini diikut oleh sekitar 1.500 petugas pekon kabupaten Pesisir barat, mereka meminta permintaan maaf ketua dewan melalui media cetak baik online, untuk merehabilitasi nama baik para peratin / petugas pekon di Pesisir Barat, serta dapat mencampur aduk dengan aplikasi, karna di sinyalir ada lembaga swasta dengan beberapa lembaga sehingga melibat kan lembaga, jika dalam 1 × 24 setelah mediasi ini diterima belum juga ada
Mohon maaf dari ketua dewan melalui media, maka kami akan membawa massa yang lebih besar lagi untuk demo mempercayai kami, untuk seluruh wilayah di barat laut.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari hasil mediasi yang dihadiri, ketua dan wakil ketua, serta para ketua Komisi I / II / III DPRD setempat, ketua DPRD meminta maaf, atas ucapan yang membuat kurang nyaman bagi para pejabat Pekon, media cetak baik media online.
Mengenai laporan untuk di audit oleh BPK di masing-masing lembaga biarlah berjalan, “ujar ketua Apdesi.(Red)
from DETIK INDONESIA http://bit.ly/2TVffeu
via IFTTT
0 Comments